Kamis, 28 Januari 2016

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT ( 6 )

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-71629779-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Secara lebih lengkap dari tiga pilar utama penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat, Galbraith memberikan uraian secara lebih luas tentang prinsip pendidikan berbasis masyarakat sebagai berikut :1. Self determination (menentukan sendiri)Setiap anggota masyarakat memiliki hak dan tangungjawab untuk terlibat dalam menentukan kebutuhan masyarakat dan mengenali sumberdaya masyarakat yang dapat dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan.
2. Self help (menolong diri sendiri)Anggota masyarakat dilayani dengan baik ketika kemampuan mereka un- tuk menolong diri mereka sendiri telah didorong dan dikembangkan. 

Mereka menjadi bagian dari solusi dan membangun kemandirian lebih baik dari pada menggantungkan diri, karena mereka beranggapan bahwa kesejahtraan adalah tanggungjawab jawab mereka sendiri.3.Mutu pendidikan dapat ditingkatkan juga melalui  pendekatan        Leadership development (pengembangan kepemimpinan) sebab dalam meningkatkan mutu pendidikan peranan Pemimpin lokal harus mendapat pelatihan keahlian dalam pemecahan masalah atau disebutkan dengan istilah problem solving , pengambilan keputusan, dan memandirikan kelompok untuk mengembangkan masyarakat secara berkesinambungan.4. Mutu pendidikan dapat juga menggunakan Localization (lokalitas) Potensi terbesar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terjadi ketika masyarakat diberi kesempatan dalam pelayanan, program dan kesempatan untuk terlibat dalam kehidupan ditempat tinggal. 5. Peningkatan mutu pendidikan dengan Integrated delivery of service (keterpaduan pemberian pelayanan)

 Setiap organisasi/agen yang ada dalam masyarakat secara bersama-sama melayani masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan.6. usaha lain dalam peningkatan mutu pendidikan berbasis masyarakat menggunakan Reduce duplication of service (mengurangi duplikasi jasa) Masyarakat perlu mengkoordinasikan secara menyeluruh segala bentuk pelayanan, keuangan, dan sumber daya manusia untuk menghidari duplikasi jasa. 7.usaha meningkatkan mutu pendidikan berbasis madrasah yaitu dengan cara menerima keseragaman (Accept diversity )menerima keanekaragaman)Menghindari pemisahan atau pengasingan orang-orang disebabkan oleh perbedaan usia, pendapatan, kelas sosial, jenis kelamin, ras, etnik, agama, yang menyebabkan terhalangnya pengembangan masyarakat secara optimal. Termasuk perwakilan warga masyarakat seluas mungkin terlibat dalam pe- ngembangan, perencanaan, dan pelaksanaan program pelayanan dan aktifitas-aktifitas kemasyarakatan lainnya 8. Institusional responsiveness (tanggungjawab kelembagaan)Pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berubah secara terus menerus adalah sebuah kewajiban dari lembaga publik,

karena mereka ada untuk melayani orang banyak (masyarakat). 9. Lifelong learning (pembelajaran seumur hidup)Peluang untuk belajar secara informal dan formal harus tersedia untuk setiap anggota masyarakat dari berbagai jenis latar belakang. (Galbraith 1995)Implementasi pendidikan berbasis masyarakat diharapkan setiap anggota masyarakat dapat belajar bersama dengan memanfaatkan segala potensi yang ada.

 Para guru, dewan pendidikan, pengelola dan pelajar adalah semua anggota masyarakat dari semua generasi. Para guru tidaklah harus dari guru sekolah, akan tetapi mereka yang memiliki pengalaman atau keahlian dapat dijadikan sebagai guru. Guru bertindak sebagai pemimpin yang mengambil peran dalam mencarikan jalan para siswa untuk mencapai pengetahuannya secara terbuka dan memberikan kebebasan untuk mengkaji dengan cara pandang yang berbeda. (Earth Systems Science 2005)Dengan pendidikan yang berbasis pada masyarakat dapat dimungkinkan hubungan antara guru dengan siswa berada dalam posisi sejajar sebagai subjek pendidikan. 

Jika selama ini siswa dalam proses pembelajaran umumnya berada dalam dominasi guru, maka dalam konteks pendidikan berbasis masyarakat siswa adalah pelaku utama dalam mengembangkan, mencari pengetahuan yang ia butuhkan. Guru adalah fasilitator sejati sebagai teman diskusi yang memberikan arah siswa dalam menggapai pengetahuan dan cita-citanya secara mandiri.Dengan prinsip lokalitas, model pendidikan yang dikelola melalui keterlibatan langsung masyarakat terjadi efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pembelajaran disekolah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sekolah dapat menggali potensi lokal untuk mengembangkan pendidikan berorientasi kemandirian masyarakat dalam menyediakan sarana pendidikan. 

 Masyarakat dapat menentukan sendiri kualitas kebutuhannya (materi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan), melakukan penilaian dan pengawasan untuk mencapai tingkat kelulusan yang diharapkan menutur kebutuhan riil lingkunganya. Dengan perdidikan berbasis masyarakat, mahalnya biaya pendidikan dapat ditekan melalui kerjasama antar masyarakat dalam memanfaatkan potensi sumberdaya yang tersedia dalam komunitas. Sarana dan prasarana sekolah misalnya, dapat menfungsikan apa yang ada di masyarakat seperti rumah penduduk, masjid, lapangan desa, balai kelurahan, lahan pertanian dan lingkungan alam lainnya. 

Hubungan timbal balik ini termasuk pula pemanfaatan sumberdaya manusianya sebagai fasilitator pembelajaran (guru), pengelola, atau tenaga administrasi sekolah.Oleh karena itu, pendidikan berbasis masyarakat hanya akan bisa terwujud jika dalam hati orang-orang telah tumbuh kesadaran untuk mandiri, hidup dalam kebersamaan untuk saling membantu. Potensi yang ada pada setiap individu adalah bagian dari potensi yang dimiliki oleh masyarakat dibagi dalam kebersamaan hidup untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik. 

Keyakinan pada potensi yang dimiliki pada setiap individu adalah modal untuk membangun pendidikan yang dikelola secara bersama dalam basis masyarakat. Lebih jauh dari itu, dengan basis masyarakat, pendidikan akan dengan sendirinya berlangung sepanjang hayat. Masyarakat akan senanntiasa turus belajar meningkatkan kualitas hidup dari diri dan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan perubahan zaman. Masyarakat miskin akan secara alami dapat berlajar dari lingkungannya, mengatasi dan memanfaatkan potensi yang ada dengan didukung oleh komunitas yang melingkupinya.

Demokratisasi penyelenggaraan pendidikan, harus mendorong pemberdayaan masyarakat dengan memperluas partisipasi masyarakat dalam pendidikan yang meli- puti peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidi- kan (pasal 54 ayat 1). Masyarakat tersebut dapat berperanan sebagai sumber, pelak- sana, dan pengguna hasil pendidikan (pasal 54 ayat 2). (UU Sisdiknas 2003)Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pendidikan berbasis masya rakat memiliki prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Oleh karena itu masyarakat juga perlu diberdayakan, diberi peluang dan kebebasan untuk mendesain, merencanakan, membiayai, mengelola dan menilai sendiri apa yang diperlukan secara spesifik apa yang telah dilakukan masyarakat terhadap pendidi- kannya. (Zubaedi 2005 : 132)

Disamping itu, masyarakat sendiri juga merupakan lembaga pendidikan ke- tiga setelah pendidikan dilingkungan keluarga dan pendidikan dilingkungan sekolah. Melalui pendidikan kemasyarakatan inilah pendidikan akan berlangsung sepanjang hayat, tidak pernah berakhir. Segala pengetahuan yang diperoleh dapam pendidikan sekolah maupun keluarga akan dikembangkan dan dirasakan manfaatnya dalam kehi dupan bermasyarakat. (Ihsan 2003 : 58)Dengan peran serta aktif masyarakat diharapkan makin berperan dalam mem berikan pengawasan mutu kelulusan, dan mendorong munculnya upaya penggalian dana secara lokal dari masyarakat. (Danim 2006 : 7-8) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dapat pula diwujudkan dengan menciptakan suasana yang dapat menunjang pelaksanaan pendidikan nasional, ikut menyelenggarakan pendidikan non pemerintah (swasta), membantu pengadaan tenaga, biaya dan sarana prasarana, penyediaan lapangan kerja, membantu pengembangan profesi baik langung maupun tidak langsung. (Ihsan 2003 : 59)Demikian pula sebaliknya, lembaga sekolah dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga tidak bisa lepas dari konteks masyarakat sebagai konsekwensi pendi- dikan yang ideal. 

Jika pendidikan dimaksudkan untuk masyarakat maka sebagai konsekuensinya lembaga sekolah berkepentingan untuk menjalankan hubungan fungsional sebagai berikut :a. Menyesuikan kurikulum sekolah dengan kebutuhan masyarakat.b. Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran mampu merangsang siswa untuk lebih mengenal kehidupan riil dimasyarakat.c. Proses pembelajaran berhasil menumbuhkan sikap siswa untuk belajar dan berkerja dalam kehidupan nyata.d. Sekolah selalu berintegrasi dengan kehidupan masyarakat sehingga kebutuhan kedua belah pihak terpenuhi.e. Sekolah dapat mengembangkan masyarakat dengan cara mengadakan pembaharuan tata kehidupan masyarakat. (Ihsan 2003 : 97-98) E. Kesimpulan Pendidikan berbasis masyarakat membutuhkan kemandirina kesadaran dari setiap individu untuk memahami kondisi realitas sosial-ekomomi yang dialami. 

 Dengan menggali potensi yang dimiliki masyarakat dituntut untuk dapat mewujudkan pendidikan mampu menjawab kebutuhannya. . Pendidikan berbasis masyarakat mengharuskan pelaksanaan pendidikan tidak jauh dari realitas yang dialami oleh masyarakat, sehingga program pendidikan disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan riil dimasyarakat mulai dari tingkat perencanaan hingga evaluasi. Keterlibatan masyarakat mutlak diperlukan untuk menampung aspirasi yang menjadi kebutuhan dalam menyusun tujuan pendidikan yang diinginkan.Pendidikan berbasis masyarakat merupakan solusi alternatif untuk memecahkan problem pendidikan yang dibelenggu dalam bingkai birokrasi. Pendidikan dengan basis masyarakat memungkinkan siswa memiliki kebebasan untuk berkembangan diri sesuai dengan konteks lingkungan dan tidak menjadi asing di masyarakatnya sendiri. Oleh karena itu, inti sari dari pendidikan berbasis masyarakat adalah proses kesadaran dari hubungan sosial yang diarahkan untuk pengembangan masyarakat dengan memperhatikan kondisi pendidikan, sosial, politik, lingkungan, ekonomi, dan faktor lainnya. 

 DAFTAR PUSTAKA

STRATEGI BELAJAR

 Danim, Sudarman. 2006. Visi Baru Menajemen Sekolah. Jakarta : PT Bumi AksaraEarth Sistem Science, Inc. 2005, Community-based Education, 

http://www.neingborhoodlink.com/0rg/essi/clubextra/114449521.html. Galbraith, Michael W. 1995. Community –Based Organizations and The Delivery of Lifelong Learning Opportunities. : http.//www.ed.gov/pubs/PLLI Conf95/comm..html. (19 April 2006)

Ihsan, Fuad. 2003. Dasar Dasar Kependidikan. Jakarta : Rineka CiptaPP Nomor 7. 2005. Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun. Jakarta : PT. Sinar Grafika.Sallis, Edward 2006, 

Total Quality Management In Education, Jogjakarta : IRCiSoD.Suryadi, Ace. 2001. Menyoal Mutu Pendidikan. http://www.kompas.com/kompas-cetak/html. Tilaar (2000), 

Pradigma Baru Pendidikan Nasional, Jakarta, Rineka Cipta.Umaedi (1999),

 Menejemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, http://www.ssep.net/director.html.Undang-Undang Nomor 20. 2003, Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta : Diperbanyak oleh Harvarindo.UNDP (2004), Laporan Indeks Pembangunan, http://www.undp/or.id.html Zubaedi. 2005. Pendidikan Berbasis Masyarakat, Jakarta :

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Entri yang Diunggulkan

Contoh laporan Penelitian Tindakan Kelas

< !-- Bahan pelajaran --> BAB I PENDAHULUAN A.     Latar Belakang Masalah Semua guru atau siswa pasti selal...